AmeliaRiski_JIS Sumbar
JAKARTA — Jasa Raharja menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi layanan publik melalui penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih modern, transparan, dan terintegrasi. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Jakarta.
Forum bertema percepatan transformasi dan implementasi pemungutan pajak daerah dan retribusi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan efektivitas pemungutan, serta mendorong kualitas pelayanan publik yang lebih optimal.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni, menekankan pentingnya komitmen bersama dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Ia menyebut langkah strategis yang perlu dilakukan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, peningkatan kualitas SDM, digitalisasi sistem, serta inovasi berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, bersama Direktur Operasional Ariyandi, memaparkan peran Jasa Raharja dalam mendukung ekosistem pengelolaan pendapatan daerah, khususnya melalui peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Menurut Awaluddin, Jasa Raharja berperan sebagai enabler melalui integrasi data dan pemanfaatan teknologi digital. Sistem yang dibangun memungkinkan integrasi data registrasi kendaraan dengan pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara real-time, didukung analitik untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan serta early warning system guna mempercepat intervensi.
Ia menegaskan bahwa kepatuhan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kewajiban, tetapi juga oleh kemudahan, keterhubungan, dan kepercayaan terhadap sistem yang dibangun secara berkelanjutan.
Upaya ini diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor bersama Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, dan mitra Samsat di seluruh Indonesia. Implementasi sistem host-to-host yang telah terhubung di 36 provinsi menjadi fondasi penting dalam memastikan validitas data sekaligus meningkatkan efektivitas pemungutan pajak kendaraan.
Selain mendukung optimalisasi pendapatan daerah, Jasa Raharja juga terus menghadirkan inovasi layanan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat serta memperkuat perlindungan dasar bagi pengguna jalan. Langkah ini sejalan dengan transformasi digital yang didorong pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Partisipasi dalam Rakornas ini menegaskan peran aktif Jasa Raharja dalam mendorong sinergi dan inovasi berkelanjutan. Diharapkan, transformasi ini mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus menghadirkan layanan publik yang lebih efektif, transparan, dan memberikan perlindungan yang lebih pasti.
