Dina Syafitri
Padang, Sumbar — Dalam rangka meningkatkan akurasi dan kelengkapan data sektoral, Kepolisian Daerah Sumatera Barat bersama Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat menjalin kerja sama melalui kegiatan Focus Group Discussion yang digelar di Ruang Hoegeng Mapolda Sumbar, Kamis (11/11).
FGD ini membahas penambahan dan penyempurnaan data Polda Sumbar yang akan dimuat dalam publikasi tahunan Sumatera Barat Dalam Angka 2025.
Langkah ini merupakan wujud sinergi antarinstansi untuk menghadirkan data yang valid, mutakhir, dan bermanfaat sebagai dasar perencanaan serta pengambilan kebijakan publik di tingkat daerah maupun nasional.
Kegiatan dibuka oleh Karorena Polda Sumbar yang diwakili oleh Kabagstrajemen Birorena Polda Sumbar, AKBP Jefry Indrajaya, S.H., dengan menghadirkan narasumber dari BPS Provinsi Sumatera Barat, Aan Subrata, S.ST., M.T., Pranata Komputer Ahli Madya.
Peserta terdiri dari Kasubbag Renmin dan perwakilan dari satker Polda Sumbar, Kabagren Polres jajaran kabupaten/kota, serta perwakilan dari BPS Sumbar.
Dalam arahannya, AKBP Jefry Indrajaya menegaskan pentingnya sinergi antara Polda Sumbar dan BPS dalam memperkuat tata kelola data yang terpadu dan akuntabel.
“Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pengelolaan data yang transparan dan terintegrasi. Kami ingin memastikan data Polda Sumbar—baik data kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, jumlah personel, hingga persebaran kantor pelayanan Polri—tersaji secara komprehensif dan bermanfaat bagi masyarakat, ” ujarnya.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan BPS merupakan bagian dari komitmen Polda Sumbar untuk menghadirkan pelayanan publik yang berbasis data.
“Data yang akurat akan membantu kami dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan yang lebih tepat sasaran. Inilah bentuk nyata sinergi Polda Sumbar dengan instansi lain demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, ” tambah AKBP Jefry.
Sementara itu, Aan Subrata dari BPS Sumbar menyampaikan apresiasi atas inisiatif Polda Sumbar yang aktif dalam memperkaya data sektoral daerah.
Ia menyebut, integrasi data lintas lembaga menjadi kunci penting dalam mewujudkan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy).
Selain pembahasan teknis penambahan data, FGD juga menyoroti penyelarasan informasi mengenai jumlah Polsek dan Polsubsektor di wilayah Provinsi Sumatera Barat, serta data demografi dan geografi pendukung yang relevan dengan publikasi BPS.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kerja sama antara Polda Sumbar dan BPS dapat menghasilkan data yang lebih lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh publik.
Kolaborasi ini sekaligus mencerminkan komitmen Polda Sumbar untuk terus bersinergi dengan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
(Berry)
